petunjuk teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. petunjuk teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KALURAHAN YANG DILEPASKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Arena Hukum. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga serta seluruh pemangu kepentingan dalam penyediaan tanah pengganti dan/atau bangunan pengganti sebagai bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sektor jalan tol. KeselarasanPasal 3: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakantanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakatdengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak;Berdasarkan dari uraian Pasal 2 dan 3 dari Undangundang No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diubah sebagai berikut: 2. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; - Peraturan Kepala BPN RI No. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara. 10. BAB I PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH Bagian Kesatu Umum Pasal 1 (1) Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala. 50 s/d pasal 52 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada diatas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung. Definisi Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan: 1. Tanah yang dapat ditunjuk untuk lokasi pembangunan. Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Gubernur. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi. 71 Tahun 2012. meliputi tinjauan teknis terhadap lalulintas, topografi, geometri, geologi. Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri. Berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, konsolidasi Tanah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang, serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan; 3. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 7. Indonesia, Kabupaten Kulon Progo Mencabut. Pengadaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Retrieved from KOMPAS. SULAWESI. PERATURAN PUSAT;. 2023. 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk. ganti rugi untuk Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembangunan. 1738 K/Pdt/2017, keberatan pemohon dengan membandingkan tanah miliknya dengan tanah orang lain yang berbatasan. petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur secara khusus tentang. Oleh: Iskandar Laka, S. Sedangkan untuk petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan. com: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (2012). PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang di. k) Pergub Banten No 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan tanah. Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Mencabut : PERPRES No. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden (Perpres) No. 02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/Pmk. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di. Pengadaan tanah dalam pembangunan bandara di Kecamatan Temon untuk kepentingan umum sudah sesuai dengan asas-asas. 100% (1) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 82 tayangan. 3. Pasal 52 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 telah mengamanatkan penegakan hukum dan bidang pendaftaran tanah dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan tertentu. 2. Jenis. Pelatihan iniMereka turut serta sedari awal hingga berlangsungnya proses pengadaan tanah. dan inventarisasi bangunan, tanaman, dan benda infrastruktur. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. jdihn; guest. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. Dengan ini diberitahukan bahwa pengadaan tanah untuk penambahan la-han bagi pembangunan Jalan Tol Semarang — Demak Seksi 2, akan dilaksanakan. Tugas Panitia. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Pengaturan tentang recognitie dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat ditemukan dalam Perpres No. 3. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tanah, selanjutnya disingkat Perkaban 5 Tahun 2012. com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) No. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PENYERAHAN HASIL 2 hr 01 02 03 3hr+20 hr + 30 hr 30 hr 60 hr 30 hr14 hr 14. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlutanah untuk kepentingan umum,pada tanggal 2 November 2015 Termohon mengundang Pemohon untukrapat musyawarah menyangkut rencana pengadaan pembebasan tanahuntuk pembangunan jalur kereta api antara Bandar Tinggi KabupatenSimalungun memanjang hingga ke Kuala Tanjung Kabupaten Batubara,Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: TEU Badan: Jawa Barat: Tempat Penetapan: Bandung: Tanggal Penetapan: 00 0000: Tanggal Pengundangan: 31 Desember 2013: Sumber-Subjek-Bahasa: Indonesia:. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KALURAHAN YANG DILEPASKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perluTata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah DETAIL PERATURAN Abstrak. 3. 5 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm 16. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan. PERMEN Agraria No. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan: a. 2 Deskripsi Singkat Mata diklat ini membekali peserta tentang proses penyerahan hasil pengadaan tanah, mekanisme pengamanan asset hasil pengadaan tanah, serta mekanisme pelaksanaan sertipikasi. Kemudian disusul aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. Menimbang : a. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan. Langsung ke isi. PP ini sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja (UUCK) yang di dalamnya terdapat 7 bab serta 143 pasal dan penjelasan. b. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 3. Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah berstatus hutan konservasi. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan. Tipe : Permen ATR/KBPN. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi: a. Perpres No 30 Tahun 2015 - Perubahan ke tiga Perpres No 71 Tahun 2012, Tentang Penyelesaian pengadaan Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi. tentang Petunjuk Teknis/Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Peratanahan. Juknis ini memberikan panduan mengenai LIngkup Penugasan, Implementasi dan Pelaporan Penilaian untuk tujuan penilaian pengadaan tanah sebagaimana diatur pada SPI 306. VII. Pasal 7 (1) Proyek dalam RTRW & Pasal 14 (2) •Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana. Peraturan. j) Permen ATR/KBPN No. jo Pasal 1215 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi. mengenai teknik pelaksnaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Koordinasi dan Penyamaan Persepsi /sharing permasalahan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum direncanakan pada Bulan Agustus 2019. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi). Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 9. Aturan terkait penilai pertanahan tercantum dalam Pasal 1 ayat 13 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM. com, JAKARTA — Pemerintah terus mempermudah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. f. 2. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 123, pasal 173 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. r. Bupati/Walikota utk PPT kab/kota 2. Pelaksanaan pengadaan tanah telah diatur pada ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. b. Juknis ini mencoba memberikan gambaran panduan mengenai LIngkup Penugasan, Implementasi dan Pelaporan Penilaian untuk tujuan penilaian. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN, terdapat empat regulasi sebagai dasar hukum pengadaan tanah. 3 Tahun. 8. Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280); 5. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dan PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 5 Tahun 2012Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;Menghukum Pemohon Untuk untuk membayar biaya perkara;Atauapabila. Periksa Utrecht, E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional 8. Peraturan Presiden No. Yang dimaksud dengan. 02/2013 permenkeu tentang biaya. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk. Dengan semangat efisiensi dan efektifitas, dikeluarkan pasal dalam aturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyatakan bahwa untuk. Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu diganti; c. SURAT EDARAN. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 UUPA. 02/2016 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. Pert. Kepentingan umum ini didefinisikan dalam Keppres No. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data. permasalahan umum dalam setiap kegiatan pengadaan tanah, apa yang paling dominan ? 2. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Mengingat : 1. 1/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. bentuk: peraturan bupati: nomor: 7: tahun: 2018: perihal: peraturan bupati ciamis nomor 7 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar di lingkungan pemerintah kabupaten ciamisKriminalisasi dalam Pendaftaran Tanah. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan. Tahun. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOJO UNA-UNA, Menimbang • a. Dalam pasal itu, penilai pertanahan atau disebut juga penilai publik merupakan seseorang yang telah mendapatkan lisensi dari. Rencana Tata Ruang Wilayah; •b. Pengadaan tanah dapat dipahami melalui konsep 3 in 1 in the Land Acquisition untuk mempermudah. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. “PROBLEMATIKA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012”. Tujuan Penelitian . Petunjuk teknis (Juknis) ini membahas mengenai pedoman penilaian tanah terkait dengan pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kompetensi Dasar Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami mengenai analisis aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan. UU 2/2012 menyebutkan pemberitahuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagai langkah awal pada tahapan persiapan pengadaan tanah yang dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan. U. Tanggal : 29/04/2021. (3)Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yangdiatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum,dan peraturanpelaksanaannya. M. UU No 11 Tahun. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diubah sebagai berikut: 2. ABSTRAK: a. 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur. untuk kepentingan umum, dengan. 2. Tata Cara Pembayaran Tanah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5. E. DPMPTSP Prov. Dengan . 2. Dalam Putusan MA No. 2. 1297/2. Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri AgrariaPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah. Petunjuk Teknis PENILAIAN TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (SPI 306) Komentar atas exposure draft ini dapat diberikan sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 dan dapat disampaikan langsung ke KPSPI-MAPPI melalui [email protected] Exposure draft KOMITE. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Delik Kabupaten Semarang, karya ilmiah ini mengkaji dari dua sisi yakni Undang-Undang. Berdasarkan UU Pengadaan Tanah, Perpres tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengatur bahwa pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah yang terikat sebagai jaminan di bank, cara ganti kerugiannya dengan dititipkan di. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan: a. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Perkaban No 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. id. Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Permen Agraria/Kepala BPN No. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Batang Hari, Abdullah, SE, menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum banyak belum diketahui oleh SKPD, Camat dan Lurah sehingga sering terjadi benturan kewenangan. Tematik. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal1. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Menimbang : Mengingat DENGAN. Rencana Kerja setiap. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) • Adalah panitia yg dibentuk utk membantu pengadaan tanah bagi pelaks pembangunan utk kepentingan umum • Yang Membentuk : 1. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 108: (1) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf b dapat dilakukan di atas tanah milik Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ABSTRAK: -Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Tanah Untuk Kepentingan Umum, danPeraturan Presiden No. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 8. Dalam pasal 13 UU No. Sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Opera- sional dan Biaya Pendukung. BAB I PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH Bagian Kesatu. Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Kepentingan Swasta Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan : a. JADWAL RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (UU NO. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 5. 2/2013 tentang. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko. 2. M, dan Saldana,. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Petunjuk teknis (Juknis) ini membahas mengenai pedoman penilaian tanah terkait dengan pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.